​GN-PK Surati Presiden Dan KPK, Buntut Dilepaskannya 3 Pejabat Pemkot Batu, Saat Terjaring OTT 

Alex Yudawan (kanan) ketua GN-PK Malang, Mariyadi S.H (kiri) ketua GN-PK Jawa Timur
Alex Yudawan (kanan) ketua GN-PK Malang, Mariyadi S.H (kiri) ketua GN-PK Jawa Timur

MALANG-NEWS.COM – Berkaitan dengan kasus yang dilakukan Tiga oknum ASN Pejabat Pemkot Batu, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (24/8/17) oleh Satgas Saber Pungli pusat Kemenkopol Hukam, yang kemudian dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan di Polres Kota Batu.

Dari ketiga nama ASN tersebut diantaranya, Kepala Bidang Cipta Karya Nugroho Widyanto atau Yayan, Kasi Bidang Perumahan Fafan Firmansyah, dan Kasi Cipta karya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemkot Batu.

Maka berdasarkan kasus tersebut, Alex Yudawan Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Malang Raya, menyatakan keberatan atas hal tersebut. Karena di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87, tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, dimana Presiden mempertimbangkan bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sehingga perlu adanya upaya pemberantasan korupsi secara tegas, terpadu, efektif, efisien. Maka diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tertangkap tangan. Dimaknai sebagai tertangkapnya seseorang, pada waktu sedang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian dimaknai sebagai perspektif hukum pidana, atau tindak pidana korupsi yang berpotensi terjerat operasi tangkap tangan (OTT), atau tindak pidana penyuapan, dan pemufakatan jahat (SAMENSPANING), di dalam operasi tangkap tangan.

Maka tidak harus disertai surat perintah penangkapan, karena penangkapan dapat dilakukan setelah penyidik menemukan hasil kejahatan korupsi. Ada empat kriteria, yang secara alternatif dapat dimaknai kelebihan (OTT) yaitu, mampu menyingkap tabir adminitrasi secara benar, dapat memproses adminitrasi tersangka lebih cepat, dapat membungkam keterangan tersangka dari alibi apapun, dan hal yang paling luar biasa adalah (OTT) akan mampu memberikan bukti secara benar dan sempurna.

“Tangkap tangan dapat dilakukan saat peristiwa pidana terjadi, atau beberapa saat setelah peristiwa pidana terjadi, di dalam pasal 1 angka 19 KUHP, bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat kejahatan itu dilakukan, atau sesaat kemudian diseruhkan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan dan membantu melakukan tindak pidana itu,” kata Alex, Senin (28/8/17).

Dirinya juga menambahkan, dijelaskan pada pasal 12 huruf C atau pasal 11 undang-undang tipikor nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

“Kami rencananya pada, Rabu (30/8/17) besok akan ke Jakarta, untuk secepatnya menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia, KPK, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum RI, dan Keamanan, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Komisi Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda RI Bidang Pengawasan, dengan disertai alat bukti serta data pendukung lainnya. Dan kami meminta kepada semua pihak terkait, untuk tetap berpegang kepada undang-undang yang harus dihormati, dijaga, ditegakkan,” imbuh ketua GN-PK Malang, yang juga pimpinan redaksi sinergitas.net ini