​GNPK Jatim Sesalkan Kasus OTT Tiga Pejabat Pemkot Batu Yang Dilimpahkan Ke Polres Batu

Ketua GNPK Jatim, Mariyadi S.H, saat menemui Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto dan Kasatreskrim Polres Batu AKP Daky Dzul Qornain
Ketua GNPK Jatim, Mariyadi S.H, saat menemui Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto dan Kasatreskrim Polres Batu AKP Daky Dzul Qornain

MALANG-NEWS.COM – Dibebaskannya tiga pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Cipta Karya (DPKPPCK) Pemkot Batu yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) terus menimbulkan tanda tanya publik

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Timur menilai langkah Satgas Saber Pungli Mabes Polri Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) tersebut sebagai tindakan yang tidak profesional.

Ketua GNPK Jawa Timur Mariyadi saat ditemui usai menemui Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto, mengatakan bahwa pembebasan dari tiga pejabat DPKPPCK sebagai tindakan yang tidak profesional. Itu mengingat menurutnya, alat alat bukti berupa uang Rp 25 juta yang disita saat OTT cukup untuk menjerat pelaku menjadi tersangka.
 
“Ya saya melihat ini ada sesuatu yang tidak beres, apa ada permintaan dari Wali Kota Batu atau bagaimana? Semestinya paling tidak harus dilakukan secara transparan, diproses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” kata Mariyadi. Senin (28/8/17)

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung terkait dengan selebaran yang beredar yang berisi aliran dana dari pihak PT. Guna Dharma kepada sejumlah pejabat. Terkait dengan adanya selebaran tersebut seharusnya aparat hukum menindaklanjutinya.

“Karena daftar uang yang dialirkan jumlahnya sangat fantastis sekali hingga mencapai Rp 815 juta rupiah. Terlepas itu benar atau tidak yang disampaikan oleh PT Guna Dharma, menurut kami itu pasti benar karena ada tanda tangan dari pihak pejabat pembuat Komitmen tertera nama jelas Nugroho Widyanto alias Yeyen,” ungkapnya.

Dia juga menyesalkan tim Saber Pungli dari Mabes Polri yang begitu mudah menyerahkan kasus tersebut ke Polres Batu. “Kami melihat Tim Saber Pungli dari Kementerian itu tidak profesional, karena begitu dilimpahkan ke Polres Batu, pelaku dilepaskan begitu saja,” sambungnya.

“Barusan saya sudah ketemu bapak Kapolres, intinya beliau itu hanya menerima pelimpahan saja dari satgas saber pungli, kebetulan saja yang ditangkap itu pejabat dari Pemkot Batu,” tandas Mariyadi, SH yang juga Pimpinan Redaksi Media Delik Hukum ini.