​GNPK Malang Raya Ingatkan Pemkot Batu, Soal Temuan BPK

Ketua GNPK Malang Raya, Alex Yudawan kedua dari kanan saat sesi foto bersama
Ketua GNPK Malang Raya, Alex Yudawan kedua dari kanan saat sesi foto bersama

MALANG-NEWS.COM – Berdasarkan temuan, Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Malang Raya, maka Pemerintah Kota Batu, diharapkan harus segera nenindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun 2016 yang lalu.

Karena didalam pelaksanaan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, terhadap laporan keuangan, atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan atas sistem pengendalian intern yang harus menjadi perhatian, dan segera di tindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Batu. Hal ini, tentunya sangat penting sekali untuk masyarakat.

“Maka untuk mendorong transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan Permendagri nomor 65 tahun 2007, tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Alex Yudawan Ketua (GN-PK) Malang Raya.

Karena Permendagri nomor 21 tahun 2011, tentang pengelolaan keuangan daerah undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahin 2015. PP nomor 24 tahun 2005, tentang standar akutansi pemeritahan. Hal tersebut, antara lain penganggaran belanja sebesar Rp. 34.832.685.600,00 tidak sesuai ketentuan dan kebijakan akutansi pemerintah kota Batu.

“Belum sepenuhnya mempedomani ketentuan perundangan, terdapat perbedaan pengakuan nilai piutang pajak hotel antara neraca dengan hasil konfirmasi senilai Rp.879.345.223,00, penyajian nilai piutang PBB-P2 belum memadai, dan piutang lainnya dana bergulir koperasi belum memadai,” tandasnya, Senin (21/8/17).

Disayangkan, pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Penggunaan belanja daerah, diharapkan dapat  lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah dari sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dan penyerapan tenaga kerja, sebagai upaya turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan.

“Yang jelas, didalam penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas, dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat. Diantaranya, pendidikan, kesehatan, perumahan, pemukimam, dan penanggulangan masalah sosial,” jelasnya.

Meski demikian, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum, dan fasilitas sosial, untuk menjadi perhatian pemerintahan kota Batu terdapat ketidak akuratan penjumlahan/pengurangan angka pada buku I laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah kota Batu tahun 2016, nomor 57.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 29 mei 2017.

“Tentunya dapat dijelaskan, laporan arus khas pemerintah Kota Batu, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016. Pada saldo akhir khas di BUD, khas dibendahara pengeluaran dan khas di bendahara penerimaan dijumlah dengan kenaikan/penurunan bersih khas selama periode tertulis sebesar Rp.70.004.798.037,63, bila berdasarkan hitungan kami, didapat angka sebesar Rp.71.332.549.989.80 terdapat perbedaan sebesar Rp.1.317.751.952,17., untuk kedepannya pemerintahan kota Batu, agar mencermati dan lebih meneliti ketidaksesuaian tersebut,” bebernya.

Percocokan saldo khas, masih kata Alex, menurut LAK, neraca dan Silpa pada prinsipnya perbedaanya tidak terlalu signifikan namun diwaktu yang akan datang supaya diupayakan tidak terjadi lagi perbedaan-perbedaan tersebut, program dan kegiatan yang sudah dianggarkan namun tidak direalisas

“Disarankan, agar ditahun mendatang dilakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga program/kegiatan yang sudah dianggarkan, dapat terealisasi atau dapat dialihkan untuk program kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Sehingga anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan oleh BPK tahun anggaran tahun 2016,” pungkasnya.