​Kadernya Ditetapkan Tersangka Korupsi, Posisi PDIP Kota Malang Jelang Pilkada 2018 Goyang?

Sri Untari (Kiri), Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Saat Menggelar Konferensi Pers Di Kantor DPC PDIP Kota Malang
Sri Untari (Kiri), Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Saat Menggelar Konferensi Pers Di Kantor DPC PDIP Kota Malang

MALANG-NEWS.COM – Mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono mau tidak mau bakal berimbas pada pandangan masyarakat terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Itu semua karena posisi Arief sebagai seorang ketua cabang partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu, dia juga digadang-gadang menjadi salah satu calon kuat yang bakal bertarung di Pilkada 2018 mendatang.

Tentunya, catatan mengenai keterkaitan kader partai dengan kasus dugaan korupsi bakal mempengaruhi penilaian masyarakat pada gelaran pemilihan kepala daerah 2018 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari menyerahkan seluruh penilaian pada masyarakat.

“Soal pandangan masyarakat, biar masyarakat yang memberi penilaian,” kata dia. Kamis (10/8/17)

Untari menjelaskan bahwa proses internal partai menuju Pilkada Kota Malang 2018, tetap akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Total ada tujuh warga yang mendaftarkan diri untuk pilkada melalui PDIP. Baik sebagai bakal calon wali kota maupun bakal calon wakil wali kota.

“Proses penjaringan bakal ber7lanjut terus. Bahkan saat ini survei internal untuk menilai para pendaftar tersebut sedang berjalan,” tuturnya.

Survei tersebut meliputi elektabilitas, popularitas, juga kompetensi para pendaftar sebagai bakal calon yang akan diusung partai berlambang banteng itu. “Nanti yang akan menetapkan tetap DPP dan Ketua Umum PDIP,” ujarnya.

Untari juga menyanyangkan bahwa kasus yang menjerat Arief ini menambah daftar catatan pemimpin daerah dari PDIP yang tersangkut kasus rasuah.

“Ini tentu salah satu konsekuensi logis partai pemenang pemilu. Di Jawa Timur, PDIP memimpin 28 DPRD dari total 38 kota/kabupaten,” jelasnya.

Setidaknya ada beberapa kasus yang menyeret kader PDIP. Misalnya, dari 11 pimpinan daerah yang terjerat kasus rasuah yang ditangani KPK RI sepanjang 2016 lalu, tiga di antaranya dari PDIP. Mereka di antaranya Bupati Subang, Ojang Sohandi; Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan; dan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.

Sementara tahun ini, empat kader PDIP disebut-sebut tersangkut kasus korupsi e-KTP, seperti Olly Dondokambe, Ganjar Pranomo, Yasonna Laoly dan Arief Wibowo.

“Mudah-mudahan ini (kasus Arief) yang terakhir dan tidak terulang di lain tempat,” ujarnya. Untari mengimbau agar kader-kader melaksanakan jabatan sesuai tupoksi dan peraturan yang berlaku.

“Harus on te track, jangan main-main dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi sampai melakukan penyalahgunaan kewenangan,” pungkasnya.