​Kasus OTT Dugaan Pungli Yang Menimpa Pejabat Pemkot Batu, Bagian Hukum Tak Bisa Beri Bantuan

Maria Inge Sandrasi, Kabag Hukum Pemkot Batu
Maria Inge Sandrasi, Kabag Hukum Pemkot Batu

MALANG-NEWS.COM – Pemkot Batu belum mendapat laporan soal kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat  Pemkot Batu oleh tim sapu bersih (Saber) pungutan liar (Pungli) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kabag Hukum Pemkot Batu, Maria Inge Sandrasi belum bisa memutuskan pihaknya akan memberi bantuan hukum atau tidak.

“Kami hanya tahu dari media,” kata Inge. Kamis (31/8/17).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 2/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Biro Hukum hanya memberi pendampingan kepada ASN untuk kasus hukum perdata dan tata usaha negara (TUN).

“Kalau akan memberi bantuan hukum, harus dilihat kasusnya dahulu. Pemerintah daerah dibatasi dalam perkara perdata dan TUN. Kalau masuk pidana, tidak bisa,” tambahnya.

Menurutnya, kalau kasus itu akan didampingi oleh pengacara sendiri.

“Kami hanya memantau. Kalau sampai memberi keterangan, tidak bisa,” lanjutnya.
Prosedur pendampingan hukum harus ada laporan dari pihak yang dirugikan dahulu ke Biro Hukum. Setelah itu, Biro HUkum menelaah terkait laporan tersebut.

“Kalau sudah didampingi, akan didampingi sampai ada putusan,” urainya. (MN)