​Kejari Kota Batu Gelar Sosialisasi Pengawalan, Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah

Suasana saat di Gelarnya Sosialisasi Pengawalan, Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah
Suasana saat di Gelarnya Sosialisasi Pengawalan, Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah

MALANG-NEWS.COM – Kejari Kota Batu bentuk Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan tujuan, supaya pemerintah desa tidak takut dan ragu dalam pengelolaan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.

Acara kegiatan yang di gelar oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu tersebut, dimulai pada pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu. Kamis (24/8/17)

Dalam sosialisasi kali ini Kejari Kota Batu mengundang 19 kepala desa se-Kota Batu, dan 3 Camat, serta Plt Sekda Batu.

Pembentukan tim TP4D tersebut mengacu kepada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2015 tentang, Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan arahan Kejaksaan Agung RI.

Tim ini nantinya akan di isi pihak Kejari Batu yang diketuai langsung oleh Kasi Intel Kejari Batu, Teuku Lutfiansyah. “Ya pada dasarnya acara kegiatan ini, fungsinya kami dari pihak kejaksaan memberikan penyuluhan tentang aturan, rambu-rambu dalam pemanfaatan anggaran. Baik itu DD, ADD, DBHCT dan pendapatan lainnya yang sah,” kata Lutfiansyah kasi Intel Kejari Batu

“Kalau benar kenapa takut dalam pengelolaan ADD dan DD,” ujar dia.

Ditempat yang sama, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Batu, Iwan Arto menjelaskan, dibentuknya TP4D tersebut bakal diisi oleh lintas sektor. Seperti Polres dan Pemkot merujuk pada Inpres No 1 tahun 2016 tentang, Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penggunaan anggaran tentu harus sesuai dengan perencanaan yang matang.

Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa, salah satunya melalui penggunaan dana desa, dan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran. Peran serta masyarakat, masih kata Iwan, juga sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan desa.

Untuk payung hukum, tandas Iwan, saat ini pihak Kejari masih terus berkomunikasi dengan pihak Pemkot Batu. Sebab payung hukum sangat diperlukan dalam pelaksanaan program dilapangan.

“Payung hukum sangat perlu, dan kami nantinya terus berkomunikasi supaya segera ada Perwalinya,” jelasnya.

Sementara itu, masih di tempat yang sama, Plt Sekda Pemkot Batu, Achmad Suparto mewakili Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko mengatakan pesan Wali Kota, kepala desa tidak boleh takut sepanjang pengelolaan dan pemanfatan DD/ADD dilakukan dengan benar, transparan dan tepat sasaran.

“Ya saya kira kepala desa sebagai aparatur desa, yang mempunyai hak pengelolaan keuangan harus jeli. Namun, yang perlu ditekankan dimulai dari perencanaan dengan mengedepankan asas partisipasi bagi seluruh masyarakat desa,” urainya.

Parto meyakini, bahwasanya seluruh kades paham dengan lingkungannya. Perangkat harus benar benar difungsikan dengan memperingatkan kades, jika memang tidak sesuai saat penggunaan anggaran.

“Semua harus difungsikan oleh kades,” terang Parto.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kepala Desa dan Lurah Kota Batu (APEL) Kota Batu, Tri Effendi mengaku sangat mendukung sosialisasi tersebut. Diharapkan dengan sosialisasi ini, bisa memberikan wawasan hukum dan aturan yang benar dalam pengelolaan ADD/DD.

“Jangan sampai kades/lurah tidak paham, imbasnya bisa terjerat hukum,” tandas Ketua (APEL) yang juga Kades Pendem ini.