​Ketua GNPK Jatim Datangi Polres Batu, Pertanyakan Pembebasan Tiga Pejabat Pemkot Batu

Ketua GNPK Jawa Timur, Mariyadi SH saat mendatangi Mapolres Batu
Ketua GNPK Jawa Timur, Mariyadi, SH saat mendatangi Mapolres Batu, Sabtu malam (26/8/17)

MALANG-NEWS.COM – Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jawa Timur, Mariyadi, SH semalam sekitar pukul 19.30 Wib, mendatangi kantor Polres Kota Batu, setelah meminta petunjuk dari ketua Umum GNPK Pusat. Kedatangan tersebut untuk mempertanyakan keputusan Satgas Saber Pungli Kemenko Pulhukam yang membebaskan tiga pejabat Pemerintah Kota Batu yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (24/8/17) lalu.

Menurut mariyadi, ketua umum GNPK pusat H. Adi Warman SH, MH, MBA, sempat kaget dan meminta GNPK Jawa Timur untuk membuat surat ke GNPK Pusat kemudian ditindak lanjuti ke Menko polhukam kepada Wiranto. Terkait dengan pembebasan Tiga pejabat tersebut dinilai sangat lucu dan aneh.

Itu mengingat kata Mariyadi, bila kasus ini dikembangkan dan serius ditangani maka akan lebih banyak lagi pejabat yang bakal terseret di lingkaran “Korupsi Berjamaah” oleh Pemkot Batu

“Ya kalau itu benar dilepaskan OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Polhukam saya rasa lucu. Masak sudah ketangkap tangan beserta barang bukti (BB) dengan uang sebesar Rp 25 juta lantas dilepas lagi, kan itu sudah memenuhi unsur pidananya,” kata dia Sabtu malam (26/8/17) saat di wawancarai MALANG-NEWS.COM di Mapolres Batu.

Terkait dengan pembebasan Tiga pejabat Pemkot Batu tersebut, Maryadi sangat menyayangkan, sebab yang dipertaruhkan nama besar dari Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam.

“Loh ada apa ini, kok dibebaskan dan dipulangkan. Ini adalah satu satunya yang baru terjadi di negara kita,” khususnya di Kota Batu, bahkan sepanjang sejarah, papar dia.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Daky Dzul Qornain mengakui bila Tiga pejabat yang terkena OTT itu sudah dibebaskan. Alasannya, karena menurutnya alat buktinya masih kurang.

Saat disinggung masih adakah proses pengembangan, dia menegaskan bila itu pasti ada tindaklanjutnya. “Jadi masih butuh banyak langkah penyelidikan lagi,” singkatnya.

Sekedar diketahui, bahwasanya Tiga pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemkot Batu yakni, Nugroho Widyanto alias Yeyen, Kabid Cipta Karya, Fafan Firmansyah Kasi bidang perumahan dan Muhamad Hafid Kasi Cipta Karya pada Kamis (24/8/17) lalu ditangkap Satgas Saber Pungli Polhukam.

Mereka terjaring OTT saat memungli rekanan dari PT. Gunadharma Anugerahjaya beserta barang bukti uang Rp 25 juta. Lucunya lagi dan tak masuk akal, sambung Mariyadi pada saat Walikota Batu ia tanya, Walikota mengatakan bahwa tim saber pungli saat melakukan OTT tidak prosedural, ini aneh kan?! Kok gak prosedural?! Gak proseduralnya dimana?

“Memangnya kalau OTT itu harus izin dulu ya, ujar Mariyadi keheranan.
Pokoknya kita (GNPK) Jawa Timur, akan memonitor terus perkembangan kasus ini sampai ke akar-akarnya, dan siapa saja yang ikut bermain di dalamnya, tandas dia jengkel.