​KPK Diharapkan Agar Tangani Kasus Korupsi, Di Kota Batu

Apik Dwi Nugroho, SH (sekretaris GNPK-RI)
Apik Dwi Nugroho, SH (sekretaris GNPK-RI)

MALANG-NEWS.COM – Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) diharap tak lakukan penanganan kasus korupsi di Kota Malang. Namun juga di. Daerah-daerah lain yang dinilai berpotensi terjadi korupsi.

Harapan tersebut diungkapkan Sekretaris Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Jawa Timur, AM Apik Dwinugroho SH, Selasa (15/8/17).

Menurut dia, penanganan kasus dugaan korupsi di Kota Malang saat ini membuka mata dan telingan masyarakat. Masyarakat, kata dia, akan semakin percaya pada tim anti rasuah.

“Tindakan penyidik KPK yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat baik legislatif maupun eksekutif di Kota Malang sangat-sangat positif. Ini akan menjadikan semangat bagi elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya melakukan pencegahan korupsi,” katanya.

Masyarakat lanjut dia, tidak akan khawatir bila hendak memberikan informasi maupun melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang ada di daerahnya. Baik itu Kabupaten maupun di Kota,” sambung AM Apik Nugroho .

Oleh karena itu, dia berharap kepada KPK tidak hanya sebatas di Kota Malang saja dalam penanganan peoses hukum tindak pidana korupsi. Dia juga berharap di kota lain seperti Kota Batu juga ditangani.

Alasannya, untuk Pemkot Batu ada beberapa perkara yang sudah ditangani Kejati Jatim. Bahkan hingga proses penyidikan. Itu terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan Among Tani Pemkot Batu.

Namun, sampai sekarang sudah tidak ada kabarnya. “Bukannya kami tidak percaya kepada penegak hukum yang lain, tapi kalau kasus tersebut KPK yang menangani, kami yakin bakal ada kejelasannya,” sindir Dwinugroho.

Sekedar diketahui, kala itu dari tim Kejati Jatim sudah memanggil puluhan pejabat dijadikan terperiksa dalam perkara tersebut. Mulai dari penyelidikan sampai naik ke taraf penyidikan dan sempat beredar luas sprindik pemanggilannya di mensos. Sayangnya, kata dia, faktanya sampai detik ini nihil dan tidak ada kejelasannya.

“Untuk itu, kami berharap kepada KPK terkait perkara yang sudah ditangani penegak hukum, lantas tidak jelas progresnya sebaiknya segera diambil alih KPK. Kami yakin kalau KPK setiap menangani perkara, pasti menjadi progres sampai di persidangan Pengadilan Tipikor,” ungkapnya.