​Pencatutan Nama Kapolres, Walikota Dan Kajari Kota Batu, Oleh KPK Tipikor Batu, Ini Kata Mariyadi, SH Ketua GNPK Jawa Timur

Mariyadi SH, Ketua GNPK Jawa Timur
Mariyadi SH, Ketua GNPK Jawa Timur

MALANG-NEWS.COM – Kapolres Kota Batu, AKBP Budi Hermanto dan Kajari Kota Batu, Nur Chusniah protes. Mereka keberatan namanya dicatut begitu saja oleh lembaga yang mengatasnamakan dirinya Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tipikor.

Kajari Kota Batu, Nur Chusniah mengaku kaget pasalnya namanya masuk di susunan personalia “KPK Tipikor”. “Kami sudah berkirim surat keberatan,” kata Nur Chusniah.

Sebagaimana diketahui, di Kota Batu berdiri lembaga “KPK Tipikor”. Lembaga yang diketuai Nyoto Sumartono itu dalam struktur organisasinya mencamtumkan Wali Kota Batu sebagai pelindung. Lalu, Kejaksaan Kota Batu dan Kapolres Kota Batu sebagai Pembina/Penasehat. Senin (21/8/17)

Nur Chusniah merasa keberatan dengan pencantuman namanya itu. Menurut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, sebagai institusi penegak hukum memang perlu bermitra dengan semua orang dalam pemberantasan korupsi.

Apalagi, lanjut dia, di dalam Undang-Undang No 71, peran serta masyarakat harus diwadahi dan diberi kesempatan. “Tapi tidak harus masuk di organisasi itu,” papar dia.

Karena itu dia mengirim surat keberatan yang dikirimkan ke “KPK Tipikor”. Surat yang intinya, kata dia, berisi keberatan tersebut dikirimkan pada hari Kamis (17/8/17).

Sementara itu, Kapolres Kota Batu, AKBP Budi Hermanto lewat Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Daky Dzul Qornain juga bersikap sama. Kapolres keberatan dengan pencantuman namanya itu.

Menurut Kasat Reskrim, belum ada kordinasi tiba-tiba memasukkan nama Kapolres Batu sebagai pembina/penasehat. Padahal, tak ada koordisi sebelumnya.

“Belum ada kordinasi, lantas memasukkan nama Kapolres sebagai pembina. Etika berorganisasinya bagaimana. Menurut saya etika berorganisasinya kurang,” cetus pria berdarah Madura ini.

Ditempat terpisah Ketua GNPK Jawa Timur, Mariyadi, SH mengatakan terkait dengan keberadaan KPK Tipikor itu, setahu saya harus ada SK Kemenkumham dan SKT dari Kemendagri.

“Ya terkait nama Komisi itu harus ada fit and propertest di Komisi tiga DPR-RI, karena itukan merupakan lembaga independent.  Jadi dalam penggunaan nama komisi pencegahan korupsi, itu tidak serta merta hanya di notaris saja,” kata dia.

Iapun juga menambahkan, “kalau terkait dengan pencatutan nama kapolres, kajari dan walikota Batu, itu hanya yang bersangkutan saja yang protes ketika namanya di catut,” imbuh ketua GNPK Jawa Timur ini.